Prior to leaving for Amsterdam, Munir admitted he acquired a telephone contact in addition to a request with the ‘agent’ (who was afterwards established, based upon the final results on the police investigation, to get the perpetrator) for a gathering on the Jakarta-Singapore flight, just before continuing to Amsterdam. This data has long been conveyed right by Munir to his family and friends prior to he died.
Vigilance against a perceived communist threat remained an indicator of Suharto's 30-yr presidency. The CIA explained the massacre as "one of several worst mass murders on the twentieth century, along with the Soviet purges from the 1930s, the Nazi mass murders for the duration of the Second Entire world War, and the Maoist bloodbath on the early nineteen fifties."[10]
Not all content material that the Library has archives for is available with the Library’s Web page. Limitations affecting usage of the archived material include a a person-12 months embargo period of time for all content in the archive.
Oleh sebab itu jika karakter intelijen yang independen dirusak oleh kepentingan politik, maka Indonesia kehilangan imunitas terhadap kerawanan dan ancaman yang semakin kompleks.
Praktik intelijen Indonesia pada period Orde Baru kerap dikenal sebagai "intelijen hitam"dimana intelijen beroperasi untuk mengatasi ancaman terhadap rezim penguasa.
Rizal menambahkan bahwa tim pengawasan intelijen harus memiliki kekuasaan untuk melakukan investigasi terkait kasus-kasus ketidakberesan. Tujuannya adalah agar pengawasan tidak semata-mata formalitas belaka, melainkan juga mampu membongkar segala penyalahgunaan kekuasaan di dalam lembaga intelijen.
Pengalaman Amerika Serikat, bagaimana intelijen mengemban kepentingan politik negara, terlihat ketika intelijen berperan untuk menumbangkan paslon partai demokrat Gary Warren Hart yang digadang-gadang calon kuat presiden AS pada pilpres 1988, mengingat masih ada kepentingan important AS yang harus diemban oleh incumben Goerge Bush sebagai pesaing dari partai republic.
Dalam sejarah perkembangan bangsa, Indonesia mengalami beberapa kali pendadakan strategis yang dampaknya cukup fatal. Beberapa pendadakan strategis tersebut antara lain:
Ketika situasi darurat menjadi permanen maka perlu disusun hukum yang memberikan kewenangan ekstra bagi intelijen, untuk mampu menunaikan tugasnya dengan baik.
Lembaga intelijen sendiri justru dianggap terlibat mengambil bagian dari agenda “politisasi vaksin.” Beberapa waktu lalu BIN bersama mantan Kemenkes Terawan situs web memaksa agar vaksin nusantara segera mendapatkan pengakuan dari BPOM. Dengan label “karya anak bangsa” banyak pihak (termasuk BIN) memaksa BPOM untuk melakukan uji lebih lanjut.
Intelijen di period awal kemerdekaan memang terjadi militerisasi mengingat ancaman saat itu adalah ancaman perang dari luar selain ancaman disintegrasi dari dalam.
The process of drafting the law on intelligence proposed inside the 1998 reform deal was callous. There have been positives and negatives concerning the need for this law, along with the draft proposed by The federal government was intensely criticized. Continue to, the draft provided the law enforcement authority to intelligence apparatus with exclusive powers in civilian strategic intelligence operations.
UU tersebut juga mengatur batas-batas dan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi intelijen.
It really is noteworthy that Soeharto’s persons loaded ABRI and all intelligence organizations, remaining de facto